Sejarah Pembentukan Partai Politik dan Satuan Aksi Pada Awal Kemerdekaan

Pembentukan Partai Politik

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk yang ketiga kalinya serta menghasilkan keputusan antara lain pembentukan Partai Nasional Indonesia, yang pada waktu itu dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia (partai tunggal). Dalam perkembangannya timbul Maklumat tanggal 31 Agustus 1945 yang memutuskan bahwa gerakan serta persiapan Partai Nasional Indonesia ditunda serta segala kegiatan dicurahkan ke dalam Komite Nasional.

Gambar. Partai Nasional Indonesia

Sumber. dpp-pni.tripod.com

Sejak saat itu, gagasan satu partai tak sempat dinasibkan lagi. Demi kelangsungan kenasiban demokrasi, maka KNIP mengajukan usul terhadap pemerintah supaya rakyat diberbagi peluang seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Sebagai asumsi atas usul tersebut, maka pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah yang pada intinya berisi memberbagi peluang terhadap rakyat untuk mendirikan partai politik.

Maklumat itu kemudian dikenal dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Partai politik yang timbul seusai Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dikeluarkan antara lain:

1. Masyumi,

2. Partai Komunis Indonesia,

3. Partai Buruh Indonesia,

4. Parkindo,

5. Partai Rakyat Jelata,

6. Partai Sosialis Indonesia,

7. Partai Rakyat Sosialis,

8. Partai Katolik,

9. Permai, serta

10. PNI.

Terbentuknya Satuan Aksi

Komite Van Aksi dan Lahirnya Badan-Badan Perjuangan

Seusai mendengar kabar proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat menyambut dengan gembira dan penuh semangat merdeka untuk mempertahankannya. Faktor ini nampak dari dukungan spontan terhadap proklamasi. Dukungan spontan ini umumnya berfungsi mengusahakan secepatnya tegaknya negara Republik Indonesia. Komite Van aksi adalah utusan Laskar perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Buruh Indonesia (BBI), dan lain-lain.  Pada 2 September 1945 memberbagi dukungan terhadap negara kesatuan RI dengan mengeluarkan suatu  manifesto yang disebut “Suara Rakyat Nomor 1”.

Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX menyebutkan “Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat” yang bersifat kerajaan, sebagai daerah istimewa dalam wilayah negara Indonesia. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinyatakan pada tanggal 5 September 1945. Berikut kutipan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX :

• Bahwa Negara Ngayogyakarta Hardiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia.

• Sebagai kepala daerah, Sri Sultan HB IX memegang pemerintahan di wilayah kesultanan Yogyakarta.

• Kesultanan Yogyakarta mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah pusat RI dan Sultan Yogyakarta bertanggung jawab atas negeri Yogyakarta langsung terhadap presiden RI.[ik]

Tweet